Jakarta, Seringnya buruh berdemo menuntut peningkatan UMP DKI Jakarta dan berbagai tuntutan lainnya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai aksi tersebut justru merusak citra Indonesia di bidang industri.
"Pengaruhnya, Kalo image seperti ini terus setiap tahun, persepsi yang timbul tidak efektif. Ini bukan masalah upahnya berapa tapi masalah persepsi hubungan di kita tidak harmonis," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Jokowi mengaku sudah biasa menghadapi demo buruh. Namun ia tetap tidak mendukung aksi yang dilakukan buruh.
"Dari dulu saya bosan tiap tahun begini terus. Harusnya hubungan yang ada harmonis. Ini yang ada hubungan konflik," lanjutnya.
"Persepsi image nggak ramah investasi. Apa tiap tahun begini terus?," lanjutnya.
Sebagai solusi, Jokowi kembali menawarkan pembentukan UU yang mengatur mengenai sistem pengupahan di Indonesia. UU ini bisa saja mengatur tentang sistem pengupahan dengan tolak ukur sektoral termasuk landasan pemikiran pengambilan keputusan penetapan UMP tersebut.
"Bisa saja mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kemudian baru naik. Karena apa kenaikannya apakah karena inflasi, penanaman modal," terangnya.
Untuk penetapan UMP DKI, Jokowi mengaku tidak akan mengintervensi dewan pengupahan dalam memberikan keputusannya. Termasuk jika dewan pengupahan akhirnya menetapkan UMP tanpa perwakilan buruh.
"Selama sesuai aturan, kan tahun lalu pihak pengusaha yang tidak ada. Tahun ini buruh," pungkasnya.
Hingga saat ini, Jokowi memilih untuk menunggu keputusan dewan pengupahan. Ia bahkan memilih untuk mengundur pemberian keputusan UMP sampai ada keputusan resmi.
"Yang mau ditegasin apa kalau belum ada keputusan. Sampai saat ini dari pengusaha belum saya terima, dewan pengupahan belum, buruh juga belum, terus saya mau jelasin apa ke kalian," pungkasnya pada wartawan. (DTC/AK) beritaonline.info
0 komentar:
Posting Komentar