Home » , , » penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh pemerintah Australia

penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh pemerintah Australia

Ditulis dari redaksi on 20 Nov 2013 | 11/20/2013

Dugaan penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh pemerintah Australia ditanggapi oleh Indonesia dengan pemanggilan duta besarnya di Canberra.


Dugaan penyadapan itu dilaporkan oleh media Australia ABC dan harian Inggris Guardian dengan sasaran Presiden Yudhoyono dan beberapa menteri pada Agustus 2009.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dalam konferensi pers Senin (18/11) di Jakarta, mengatakan bahwa pemanggilan dubes tersebut untuk konsultasi lebih jauh.
"Pemanggilan duta besar untuk konsultasi merupakan langkah yang tidak bisa dianggap ringan, namun merupakan langkah yang minimum yang perlu kita lakukan untuk bisa mengkonsolidasi situasi," tegasnya.
Itu menurut Menlu, tapi bagaimana menurut Anda?
Apakah pemanggilan duta besar untuk konsultasi sudah cukup atau diperlukan kebijakan yang lebih keras, seperti pemutusan hubungan diplomatik, misalnya?
Atau Anda berpendapat yang diperlukan adalah jawaban resmi dari pemerintah Australia yang diteruskan dengan pernyataan protes?
Sebelumnya Australia juga pernah disebut terlibat dalam pengumpulan informasi oleh negara-negara Barat sehingga jika dugaan penyadapan atas Presiden SBY ini terbukti maka harus ditanggapi dengan lebih keras agar tidak terulang di masa depan?
Mungkin saja Anda berpendapat tindakan Indonesia yang memanggil duta besarnya lebih sekedar 'lambang' diplomatik saja dan hubungan kedua negara akan normal kembali?
Kirim komentar, pendapat, maupun saran Anda terkait respon pemerintah Indonesia atas duagan penyadapan telepon Presiden SBY.

Ragam komentar

"Indonesia negara damai tertera dalam UUD 1945. Australia sangat disayangkan bertindak yang merusak citra baik dan ini harus cepat diselesaikan. Sangat membahayakan negara kita sekarang dan ke depannya. Juga menyangkut harga diri bangsa di mata dunia. Dasar Australia negara pintar-pintar tapi bodoh." Luth, Pekanbaru.
"Selain memanggil Dubes RI untuk Australia, sebaiknya Indonesia minta pernyataan resmi dari Australia tentan penyadapan tersebut." Deni Hermawan, Jakarta.
"Palingan cuma gertak sambal saja. SBY bisanya omong doang! Buktikan timbang banyak berkoar-koar nggak ada bukti nyata! Jadi pemimpin kok melempem bisa kecolongan..." A Tio Kusuma, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.
"Indonesia adalah bencong atau banci. Dubes Indonesia hanyalah wayang golek, tidak ada arti. Indonesia terbukti sangat lemah dalam kebijakan luar negeri tetapi Indonesia sangat berani dalam bertindak terhadap rakyat sendiri. Inilah Indonesia yang sebenarnya." Tantra Wali, Banda Aceh.
"Usir Duta besar Australia sebagai bentuk protes hingga Australia meminta maaf secara terbuka. Jika hanya memanggil dubes kita pulang tapi membiarkan dubes mereka tetap di Jakarta, ya sama saja bohong. Itu dubes masih bisa nyambi jadi inteljen. Aneh mereka yang sadap kita kok malah dubes kita yang kita tarik. Dubes mereka lah yang kita suruh pergi!" Ian, Jakarta.
"Seandainya ada sebagian data penyadapan terkait dengan kasus Bank Century dan kasus Hambalang?" Dismas Rienthar, Yogyakarta.
"Penyadapan harus ditanggapi dengan perang karena beritanya diketahui dunia, karena kedaulatan negara di atas segalanya. Kalau kita tidak tegas apa kata negara-negara lain yang menganggap Indonesia tidak punya wibawa dan harga diri. Apabila kejadian penyadapan dianggap masalah tidak serius akibatnya adalah kedaulatan negara selalu diremehkan bangsa lain." Karnadi, Tangerang Selatan.
"Sudahlah perangi saja." Mahrus, Jeddah.
"Sebaiknya jangan ada pemutusan hubungan diplomatik. Banyak orang kita yang ingin belajar disana dengan tujuan untuk membangun negara kita dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Pasti ada cara lain yang tidak akan merugikan negara kita." May Sunday, Batam.
"Persona non grata saja dubes Australia di Jakarta sebagai tanda kita serius." Junaedi, Cikarang.
"Mengumpulkan data adalah,tugas dari para duta besar dan kalau melanggar peraturan negara setempat itu adalah tanggung jawab para dubes. Yang penting Indonesia berani bertindak atau tidak? Dan kenapa tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut. Rasanya biasa juga dilakukan oleh Indonesia dan kalau dibajak omongan biasa kenapa mesti takut. Kalau omongan korupsi dan lain lain boleh takut. Jika tidak jaga jangan sampai dibajak lagi, masak tidak bisa!" Andre M , Philadelphia.
"Putus hubungan dengan Australia, titik." Bambang, Bogor.
"Putusin aja Pak SBY hubungan diplomatik sama 'kangguru..." Yaya , Jakarta
Bagikan Teman Anda :

0 komentar:

Posting Komentar

Indonesia Headline

Detik

Iklan Anda Pasang Disini


one2cell-jual-beli-online
one2cell-jual-beli-online
grosirproductchina.com
Logo Berita Online
www.grosirbonekamurah.net




 
Support : Indonesian Community | TV7online.com | Flasher Community
Copyright © 2013. Berita Online Terkini -> BeritaOnline.co.id - All Rights Reserved
Redaksi BeritaOnline | Tentang Kami - Aturan | Disclaimer : BeritaOnline Support by jual beli online
Proudly powered by DEWAN PERS