Golkar Tanggapi Dingin Bantuan Hukum PDIP di Kasus Atut

 

KARANGANYAR - Rencana PDI Perjuangan yang akan memberikan bantuan atas kasus yang melilit Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ditanggapi dingin oleh Partai Golkar.

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai, rencana itu merupakan bentuk sinisme yang ditunjukan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Pasalnya, di dalam internal tubuh Partai Golkar memiliki lembaga bantuan hukum yang siap memberikan bantuan hukum terhadap Atut yang tengah terlibat kasus sengketa pemilukada Lebak dan dugaan korupsi alat kesehatan di Banten.

"Saya kira itu apa ya, sinisme ya menurut saya. Kami juga memiliki bidang hukum yang setiap saat bisa di minta turun," ujar Nurul saat ditemui BeritaOnline di Karanganyar, Sabtu (21/12/2013).

Nurul mengibaratkan Partai Golkar merupakan rumah yang cukup besar dan memiliki anggota keluarga cukup banyak, sehingga bila ada salah satu penghuni yang sakit, maka penghuni lainnya tidak akan membiarkannya sakit.

"Golkar jelas akan memberikan bantuan hukum kalau itu diminta. Kami tidak akan membiarkan keluarga kami yang sedang sakit kemudian ditinggalkan sendiri," ungkapnya.

DPP Partai Golkar telah memberikan bantuan hukum dengan memerintahkan Ketua Bidang Hukum DPP partai Golkar, Muladi, untuk mendampingi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. "Biarkan sekarang Bu Atut menjalani dulu pemeriksaannya,"ujarnya.

Menyangkut kemungkinan adannya partai lain yang menunggangi kasus Atut, menurut Nurul tidak menutup kemungkinan kepentingan tersebut ada.

Apa yang saat ini terjadi pada kasus Atut sangat terlihat adanya intervensi politik atau dorongan politik dalam kasus tersebut.

“Kami tidak ingin mengatakan ini ada intervensi politik, kemudian kader-kader Golkar dicomot, tidak, kami berpositif thinking. Proses ini harus dijalankan dan Golkar secara institusi, mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung aparat hukum untuk melakukannya dengan asas adil dan transparan,"pungkasnya.